Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin. Foto: Ist/nr

Presiden RI Joko Widodo telah meresmikan peluncuran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, pada Kamis (15/06). Dokumen perencanaan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 tersebut disusun Kementerian PPN/Bappenas yang berfungsi sebagai pedoman pembangunan secara nasional selama 20 tahun mendatang. 

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin dorong Bappenas untuk libatkan pemuda dalam perencanaan pembangunan.

“Posisi pemuda saat ini sangatlah krusial dalam menentukan arah pembangunan ke depan. Dari segi jumlah, pemuda mendominasi jumlah penduduk hingga 54 persen, termasuk untuk 20 tahun kedepan. Belum lagi, kita nanti dihadapkan dengan bonus demografi. Artinya, peran pemuda akan sangat signifikan terhadap kemajuan dan pencapaian agenda pembangunan ke depan," ungkap Puteri dalam keterangan tertulis, Jumat (16/6/2023)

Puteri menilai perencanaan pembangunan nasional juga wajib mendengar aspirasi dan kebutuhan pemuda. Menurutnya, hal tersebut dinilai penting, mengingat pemuda juga yang nantinya akan merasakan dan menjalankan agenda pembangunan yang termuat dalam RPJPN ini.

"Apalagi beberapa isu ke depan juga akan menjadi tantangan utama bagi pemuda. Mulai dari lapangan kerja yang terancam otomasi, kesetaraan gender, rendahnya partisipasi pemuda dan perempuan di politik, hingga tantangan perubahan iklim," ucap Puteri.

Dalam pidatonya, Presiden RI Joko Widodo mengingatkan agar memanfaatkan peluang bonus demografi supaya tidak menimbulkan bencana nantinya. "Kita akan mengalami puncak bonus demografi, 68,3 persen total penduduk Indonesia berusia produktif yang ini terjadi hanya satu kali dalam peradaban sebuah negara. Ini bisa menjadi peluang tapi ini juga bisa menjadi sebuah bencana kalau kita tidak bisa mengelolanya," tegas Presiden.

Lebih lanjut, Puteri berpesan agar finalisasi penyusunan RPJPN ini membuka ruang partisipasi secara inklusif melalui forum konsultasi publik dengan melibatkan seluruh lapisan/kelompok masyarakat, termasuk kalangan pemuda.

"Jangan sampai pemuda hanya dijadikan objek pembangunan, dan hanya menerima warisan dari pendahulunya berupa dokumen pembangunan saja. Tapi, kita harus pastikan mereka mempunyai ruang untuk berpartisipasi. Dengan begitu, pendekatan pembangunan tidak hanya bersifat top-down, tapi juga bottom-up dengan melibatkan dan mendengar masukan dan aspirasi dari kaum pemuda," tutup Puteri. (ann/aha)